Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Category: BIMTEK KEPEGAWAIAN

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG)

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI DAN TATA CARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB (SIMPEG) PENDAHULUAN Penerapan teknologi informasi dalam pengolahan data saat ini mutlak diupayakan semenjak keterdesakan akan kebutuhan informasi yang aktual serta akurat dalam pengambilan keputusan. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu dalam mengorganisir data dalam proses akuisisi, eksekusi hingga retrivasi data yang akan memudahkan dalam penyebaran, integrasi hingga analisis bagi pengambilan keputusan bidang sumber daya manusia pada suatu instansi. Secara spesifik tujuan dari pengembangan SIMPEG / Sistem Informasi Kepegawaian adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT

BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT BIMTEK DIKLAT PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT PENDAHULUAN Langkah paling utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Needs Assessment (TNA). Analisis kebutuhan diklat memiliki kaitan erat dengan perencanaan diklat. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan kemampuan yang diharapkan (sebagaimana terlihat pada misi, fungsi dan tugas) dengan pengetahuan dan kemampuan yang senyatanya dimiliki oleh pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja pegawai, proses...

Read More

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

BIMTEK DIKLAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 PENDAHULUAN Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. PKS BP DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia Pada tanggal: JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Senin – Selasa : 7 – 8 Januari 2019 Senin – Selasa : 21 – 22 Januari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Februari 2019 Senin – Selasa : 18 = 19 Februari 2019 Senin – Selasa : 4 – 5 Maret 2019 Senin – Selasa : 18 – 19 Meret 2019 Senin – Selasa : 1 -2 April...

Read More

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH PENDAHULUAN Pada akhir tahun 2017 lalu, Kepala Badan kepegawaian negara (BKN) menandatangani Peraturan Kepala BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan ini terbit lantaran belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Perka itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Nomenklatur jabatan pelaksana tersebut memiliki kegunaan tersendiri bagi pemerintah. Misalnya, sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan dan pemberhentian. PKS BP DIKLAT menyelenggarakan “BIMTEK SOSIALISASI PERKA BKN NOMOR 19 TAHUN 2017 TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN MOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH” yang akan dilaksanakan di kota – kota besar di indonesia Pada tanggal: JADWAL BIMTEK JAKARTAJADWAL BIMTEK BANDUNGJADWAL BIMTEK BOGORJADWAL BIMTEK YOGYAKARTAJADWAL BIMTEK SURABAYAJADWAL BIMTEK MALANGJADWAL BIMTEK BALIJADWAL BIMTEK BATAMJADWAL BIMTEK MEDANJADWAL BIMTEK LOMBOKJADWAL BIMTEK MAKASSAR Senin – Selasa : 7...

Read More

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PENDAHULUAN Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Per BKN Nomor 24 Tahun 2017). Aturan terbaru yang mengatur pemberian Cuti bagi PNS ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerbitan aturan baru ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS. Didalam Peraturan ini juga dijelaskan sebanyak 7 (tujuh) jenis cuti yang berlaku bagi seorang PNS, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara secara lengkap beserta contoh penerapannya dan contoh formulir yang dapat digunakan untuk pendelegasian sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penerbitan Cuti hingga Contoh Pengajuan Cuti bagi PNS. Sebagai...

Read More