Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Category: BIMTEK KEUANGAN

BIMTEK DIKLAT MEKANISME PENYISIHAN PIHUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN KPA, PPK, SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKKPD

BIMTEK DIKLAT MEKANISME PENYISIHAN PIHUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN KPA, PPK, SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKKPD. Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah maka akan timbul piutang. Demikian halnya dalam pengelolaan dana bergulir sebagai investasi non permanen, akan menimbulkan kemungkinan dana bergulir tersebut tidak dapat dikembalikan oleh penerimanya .Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau...

Read More

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK TA 2019 DAN STANDAR BIAYA KELUARAN TA 2019

BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK TA 2019 DAN STANDAR BIAYA KELUARAN TA 2019. Pemerintah melalui KEMENKEU RI telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Standar ini guna mendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2019.Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2019. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi. KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT IMPLEMENTASI PENERAPAN...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH

BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER DAERAH. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dalam rangka memahami mekanisme pengalokasian anggaran daerah di tahun mendatang berdasarkan presentase prinsip perundang-undangan. KAMI MENYELENGGARAKAN BIMTEK DIKLAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN...

Read More

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015

BIMTEK DIKLAT SOSIALISASI DANA ALOKASI UMUM DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015.  Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013. PERPRES No. 10 Tahun 2013 Tentang : Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2013 PMK No. 202 Tahun 2012 Tentang : Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah...

Read More

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Baru yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ), yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal itu dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut...

Read More