Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Category: BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

BIMTEK DIKLAT DAN SOSIALISASI PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BIMTEK PENDALAMAN PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PBJP Dalam rangka peningkatan dan Penguatan Komptensi dan tanggungjawab terkait Tugas utama dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Menjadi tantangan dari pengguna dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan SKKNI. Aturan turunan Perpres No.16 Tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya. Dan aturan turunan tersebut wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16 Tahun 2018 diundangkan. Jumlah aturan turunan yang wajib diterbitkan tersebut mencapai 29 peraturan Sekaligus Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 akan diberlakukan pada...

Read More

BIMTEK DIKLAT HUKUM KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BIMTEK HUKUM KONTRAK & TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK PBJP. Para Pejabat Pengambil Keputusan, Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi, Direksi Perusahaan, General Manajer, Project Manajer/ General Superintendent, Investor, Jaksa, Pengacara, Penegak Hukum, dan Para Stake Holders yang terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Instansi pemerintah. Timbulnya dikotomi antara ”upaya penanganan krisis keuangan global melalui percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur/mendorong percepatan penyerapan likuiditas keuangan di bidang pengadaan barang/jasa” dengan ”eforia perilaku penegak hukum yang sering kebablasan dalam menangani kasus-kasus pengadaan”, menyebabkan banyak yang tidak mau lagi menjadi Pemimpin Proyek (Pejabat Pembuat Komitmen) atau Panitia Pengadaan, akibatnya dana yang...

Read More

BIMTEK DIKLAT METODE PENYUSUNAN HPS/OE ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BIMTEK PENYUSUNAN HPS/OE ATAS PENGADAAN BARANG & JASA, Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Setiap pengadaan harus dibuat HPS kecuali pengadaan yang menggunakan bukti perikatan berbentuk bukti pembayaran, jadi HPS digunakan untuk pengadaan dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi, SPK, dan surat perjanjian. HPS dijadikan sebagai data dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa. Data HPS pada dasarnya adalah perkiraan sehingga harus mencerminkan harga yang mendekati pada kondisi riil saat diadakan pengadaan barang/jasa. Dalam penetapan HPS, tidak ada...

Read More

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG & JASA. sebagai acuan pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan kami laksanakan bersama LKPP & Lembaga Training Keuangan dan Pengadaan Indonesia. Pusat Kajian Dan Sosialisasi Bina Persada bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota, Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti Bimtek serta Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 perubahan perpres 54/2010 secara ONLINE yang dilaksanakan dalam 40 JP. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sistimatis, didukung narasumber profesional serta berpengalaman dalam pelaksanaan...

Read More

BIMTEK DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PPK DALAM PBJP, Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah  pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018). Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari perencanaan pengadaan sampai selesainya pekerjaan yang terdiri dari tahapan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, dan melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan. Sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan...

Read More
  • 1
  • 2